BANDUNG - Pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon yang dilaksanakan oleh Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jabar sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas  dan diteruskan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Funna Maulia Massaile  kepada jajarannya. Hal ini pun merupakan upaya Kemenkum memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama Perancang Perundang-undangan Kelompok Kerja (Pokja) 3 (Hari H., Nevrina H., Agus M., Phiyatida dan Sahid).

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu pagi (18/06/25) bertempat di Ruang Ismail Saleh. Turut hadir perwakilan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Cirebon, Bagian Perekonomian Kota Cirebon, Bagian Hukum beserta jajaran dan Direksi Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon.

Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan dan menyamakan konsepsi perumusan norma dalam produk hukum Daerah. Pada Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon, terdapat catatan bahwa materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri dan besarnya modal dasar.

Selain itu, pada Bab mengenai Anggaran Dasar, pada prinsipnya tidak perlu diatur dalam materi muatan Raperda ini, Ketentuan mengenai Anggaran Dasar secara normatif cukup termuat dalam Akta Notaris berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Ketentuan Peralihan pada dasarnya memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Berkaitan dengan Ketentuan Peralihan ini, terdapat beberapa catatan yang secara detail telah disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan.

BANDUNG – Sesuai Arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, terkait pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, melalui KadivP3H Jabar, Funna Maulia, yang menugaskan Tim Pokja Harmonisasi 4 Perancang Kanwil, hari ini, Selasa, 17 Juni 2025, Laksanakan Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Garut.

Tim Pokja Harmonisasi 4 Kanwil Kemenkum Jabar yang mengunjungi Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diterima langsung oleh Kasubag Perlengkapan dan Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Melalu kegiatan jemput bola seperti ini diharapkan dapat terjalin Sinkronisasi antara Program Pembentukan Perda Tahun 2024 dengan Perda yang telah diharmonisasi oleh kanwil, Menginventarisasi kendala dan hambatan pelaksanaan fasilitasi harmonisasi Raperda dan Raperkada yang telah berjalan, dan Menginventarisasi data jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Garut.

Pihak Bagian Hukum Pemda Kabupaten Garut menyampaikan bahwa, Perancang peraturan perundang-undangan yang ada di Bagian Hukum Kab. Garut hanya satu dan statusnya masih CPNS, sehingga pengetahuan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan masih dirasa kurang.

Kemudian Terkait diberlakukannya aplikasi e-harmonisasi yang hanya diberikan waktu 5 (lima) hari kerja sampai dengan surat selesai keluar menurut Bagian Hukum Kab. Garut dirasakan terlalu singkat karena perancang yang dimiliki oleh pemda hanya 1 (satu) orang dan untuk memperbaiki tanggapan membutuhkan waktu. Bagian Hukum menyampaikan pendapat agar jangka waktu untuk perbaikan dapat diperpanjang.

Pada akhir diskusi disampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat akan terus bersinergi dan bekerja sama dengan Pemda Kab. Garut dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(red/foto: Perancang Jabar, editor: Toh)

Bandung, 17 Juni 2025 —Berdasarkan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar yang diteruskan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati Br Pandia kepada jajarannya. Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) kembali melanjutkan program edukasi kekayaan intelektual ke sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat. Dalam rangka memperkuat literasi kekayaan intelektual di kalangan pelajar, para Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) menggelar rapat persiapan kegiatan pada Selasa (17/6).

Rapat ini difokuskan membahas pada penyusunan buku panduan kegiatan RuKI sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan. Buku panduan ini yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan edukasi kekayaan intelektual ke sekolah-sekolah.

Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa kegiatan RuKI ke depan akan menyasar sekolah-sekolah tingkat menengah pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas yang berada di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program RuKI yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan di dua sekolah menengah pertama di Kota Bandung.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa buku panduan yang tengah disusun akan berisi materi edukatif seputar hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami oleh pelajar.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, kegiatan akan dimulai dari dua sekolah menengah pertama yang ada diwilayah kota Bandung, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang sudah beberapa kali dilaksanakan di tahun ini. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi interaktif bersama siswa.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sejak dini. Dengan adanya kegiatan Edukasi ini dapat menanamkan pemahaman bahwa ide dan karya itu bernilai, dan penting untuk dilindungi. Ini adalah langkah awal menuju generasi inovatif dan kreatif yang sadar hukum.

Dengan dimulainya program dari Kota Bandung, diharapkan kegiatan RuKI dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah Jawa Barat, serta menjadi bagian penting dari kurikulum pengayaan di tingkat menengah pertama dan lanjutan atas.

Bandung, 17 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat secara aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui program talkshow spesial di 106.7 FM Mara Radio. Acara yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Juni 2025, pukul 15.00 hingga 16.00 WIB di studio Mara 106,7 FM Jl. Dipatiukur, Kota Bandung, ini menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, sebagai narasumber utama. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan KI, Analis KI Ahli Muda, serta jajaran KI lainnya.

Dalam talkshow yang berlangsung interaktif ini, Asep Sutandar menjelaskan struktur baru Kemenkum pasca pemisahan kementerian, yang kini meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Imipas. Beliau juga memaparkan bahwa Kanwil Kemenkum Jawa Barat kini melayani masyarakat melalui dua divisi utama, yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Khusus di bidang pelayanan hukum, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan Kekayaan Intelektual, termasuk permohonan untuk merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang.

Kanwil Kemenkum Jawa Barat menunjukkan komitmen dan prestasinya yang luar biasa dalam bidang KI. Asep Sutandar dengan bangga menyatakan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, Kanwil Kemenkum Jawa Barat selalu menduduki peringkat teratas sebagai wilayah dengan jumlah permohonan KI terbanyak di Indonesia. Tahun ini, mereka kembali meraih penghargaan sebagai terbaik kedua dalam capaian kinerja dan penghargaan video terbaik aransemen musik tradisional Mars KI. Selain itu, inisiatif pencanangan kawasan wisata berbasis KI, seperti Batik Komar dan Saung Angklung Udjo, menjadi bukti nyata sinergi antara budaya dan perlindungan hukum yang terus dikembangkan.

Menyoroti potensi lokal, Asep Sutandar juga mengidentifikasi 12 Indikasi Geografis (IG) unggulan dari Jawa Barat yang telah terdaftar, meliputi Ubi Cilembu Sumedang, Sawo Sukatali Sumedang, Tembakau Mole Sumedang, Tembakau Hitam Sumedang, Beras Pandanwangi Cianjur, Kopi Java Preanger Jawa Barat, Teh Java Preanger, Kopi Java Robusta Bogor, Kopi Sanggabuana Karawang, Kopi Sukapura Tasikmalaya, Batik Complongan Indramayu, dan Batik Merawit Cirebon. Produk-produk ini tidak hanya memperkaya warisan budaya tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang memerlukan perlindungan hukum.

Sebagai penutup, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat menggarisbawahi peran penting media dalam menyebarluaskan informasi serta mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Bandung, untuk lebih peduli dan proaktif dalam melindungi hasil karya dan produk lokal. Pesan penutupnya adalah, “Hargailah karya intelektual, lindungi hak kekayaan intelektual Anda. Jangan tunggu sampai dilanggar baru bertindak.” Talkshow ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun budaya sadar hukum di tengah perkembangan pesat ekonomi kreatif.

Jakarta, 17 Juni 2025 – Suasana Graha Pengayoman Kementerian Hukum hari ini penuh semangat saat Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 resmi digelar. Funna Maulia Massaile, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Jawa Barat hadir secara langsung dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Kehadiran beliau menandai komitmen Kemenkum Jawa Barat dalam pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang hukum.

Meskipun tidak hadir secara fisik di lokasi, dukungan penuh diberikan oleh jajaran pimpinan Kemenkum Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Archie Tigor Mangunsong, turut menyaksikan prosesi pembukaan yang penting ini secara virtual. Ketiganya, yaitu Kadiv P3H Funna Maulia Massaile, Kakanwil Asep Sutandar, dan Kabag TU Archie Tigor Mangunsong, berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKN Tingkat II ini, baik secara langsung maupun virtual, demi memastikan keberhasilan program dan peningkatan kapasitas kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum.

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam sambutannya yang disampaikan di lokasi, menekankan pentingnya PKN Tingkat II ini dalam membentuk pemimpin masa depan yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dan akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Hasil yang diharapkan adalah PNS yang mampu memimpin perubahan di unit kerja secara strategis, membangun sinergi antar unit, dan menerapkan prinsip whole of government (WoG) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Hukum juga menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dengan birokrasi yang profesional, sistem hukum yang modern, serta pelayanan publik yang berdaya saing global. Tema PKN Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2025 adalah “Transformasi Digital di Bidang Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Tema ini dipilih karena relevansinya dengan tantangan pemerintahan saat ini, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Transformasi digital di bidang hukum menjadi lompatan besar untuk menciptakan pelayanan yang transparan, cepat, akuntabel, dan inklusif. Dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin visioner dan transformasional, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 ini secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Hukum.